Onno mengatakan ada sejumlah "PR" yang harus menjadi perhatian Rudiantara. Penjabarannya sebagai berikut, dibedakan berdasar tingkat urgensi masing-masing:
Masalah mendesak
1. Kasus Indosat IM2 yang sudah merembet ke 16 penyelenggara layanan internet (ISP) lain.
2. Menyelesaikan penataan 4G di frekuensi 2,3 GHz
3. Meminta KPK atau BPK untuk melakukan audit proyek USO/ PLIK/ MPLIK/ IX.
4. Menyelesaikan konflik PNPB ISP.
5. Membebaskan Warnet dan RT/ RW Net dari keharusan memiliki izin ISP.
6. Memastikan frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz bebas digunakan.
7. Menyelesaikan masalah clusterisasi (pembatasan wilayah penjualan) pulsa seluler.8. Menyelesaikan masalah intrusive ads (iklan peralihan) operator seluler.
Jangka menengah
1. Memasukkan kembali mata pelajaran ICT/ TIK ke dalam kurikulum sekolah.
2. Mendukung agar semua sekolah dan kampus tersambung ke internet.
3. Mendukung e-blusukan/ blusukan online agar hemat biaya rapat.
4. Mengarahkan Indonesia ke penggunaan teknologi open source.
5. Bermitra untuk mendukung DeMIT (Desa Melek IT).
6. Memberdayakan upaya telekomunikasi rakyat berbasis IP (OpenBTS, VoIP, ENUM).
7. Bermitra dengan TNI agar alutsista berbasis TIK buatan Indonesia.
8. Bermitra dengan TNI/ operator untuk telekomunikasi perbatasan.
9. Alokasi LTE di frekuensi 700 MHz untuk pertahanan, daerah perbatasan, dan pedalaman.
Jangka Panjang
1. Berkoordinasi untuk menumbuhkan industri IT (misalnya produksi ponsel lokal).
2. Memberikan dukungan kepada sekolah/ kampus yang mendukung industri IT melalui kurikulum.
3. Membantu sekolah/ kampus dalam menyelenggarakan e-learning/ pendidikan jarak jauh.
4. Membantu para pengembang distro Linux dan repo lokal.
5. Membantu para penulis buku-buku IT lokal.
6. Menggelar IPv6 di jaringan Indonesia.
yang di bolt nomor 7 pr jangka pendek mudah mudahan kalau berkenan saya (bukan menteri tentunya) ingin menambahkan jangan memberikan jatah area yang terdiri dari beberapa kecamatan kepada dealer provider... kasihan konter / pedangan asongan / pedagang pulsa kecil .. sales senang dia kasih barang, sales gak suka konter gak dapat STOK....biarkan pedagang bebas menentukan mau beli stok pulsa sama siapa..seperti jaman pak gusdur /mega... pedagang bebas membeli stok dimana saja mau dari sales , dari TOKO PULSA GROSIRAN ...yang penting JANGAN DI MONOPOLI OLEH DEALEr karena DI LAPANGAN MEREKA (sales / dealer)JADI ARROGAN. dari situ jadi timbul persaingan TIDAK SEHAT...... dan perlakuan TIDAK ADIL dan masih banyak lagi dampak dari MONOPOLI.
peace ah...
masih menaruh harapan .. baru 3hari kerja sebagai menteri.. dah banyak yang teriak...
kalau bahasa pasarnya : biarkan pasar yang menentukan.. mereka yang memberikakan pelayanan yang baik mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga... dan sebaliknya mereka yang memberikan pelayanan yang kurang berkenan akan menuai hasil yang sebaliknya juga....
