[INDONESIA-L] ADVOKASI - Lewat Pajak, Para Koruptor Terus Menindas Rakyat
From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Mon Jun 25 2001 - 09:49:45 EDT
Date: Mon, 25 Jun 2001 04:10:29 -0700 (PDT)
From: Rakyat Advokasi <advokasi_rakyat@yahoo.com>
Subject: Lewat Pajak, Para Koruptor Terus Menindas Rakyat.
To: apakabar@saltmine.radix.net
Para koruptor, yaitu para pejabat negara dan
konglomerat Order Baru, telah membuat ekonomi
Indonesia ambruk kearah kebangkrutan sekarang ini.
Mereka meninggalkan hutang negara dan swasta hampir
200 milyard USD. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa
yang akan menanggung kesulitan financial skala raksasa
ini? Mestinya dibayar dari uang hasil korupsi para
koruptor. Tapi aneh, tidak masuk akal, ajaib, rakyat
kecillah yang ditindas, dipaksa, bahkan dirampok untuk
membayarnya. Rakyat dipaksa menanggung anggaran
belanja APBN dengan terus menaikkan pendapatan negara
lewat pajak. Tulisan ini mencoba menyadarkan
pemerintah, akan tingkah laku kebrutalannya dalam
menindas rakyat, yang ujung-ujungnya adalah untuk
keuntungan koruptor lagi.
I.Mekanisme Korupsi dan Kronologinya.
-------------------------------------
Bagaimana jahatnya para Koruptor sehingga kita
mewarisi hutang yang demikian besar, dan bagaimana
kronologinya? Mari kita lihat, untuk lebih membuka
mata kita bahwa kejahatan mereka sudah menyundul
langit tertinggi.
I.1.Meminta dan memaksa rakyat membayar uang jasa
birokrasi ilegal. Dari membuat KTP, SIM, STNK, Uji
kendaraan bermotor, Ijin Investasi, Surat Kawin, Surat
Kelahiran dsb. Rakyat ditindas dan diperas
habis-habisan oleh para birokrat. Sementara itu para
konglomerat tinggal memasukkan biaya siluman ini ke
dalam ongkos produksi, sambil terus berusaha menambah
keuntungan dari persekongkolan korupsi dengan pejabat,
misalnya ijin HPH (Hak Pengelolaan Hutan), penunjukan
pemasok barang pemerintah, penunjukan pemenang tender
proyek pemerintah dsb. Ini adalah bentuk evolusi phase
pertama koruptor dari regim Order Baru atau regim
militer Soeharto dan sipil Golkar.
I.2.Negara kapitalis bingung kelebihan hasil produksi.
Mereka butuh pasar yang lebih luas untuk melempar
barang produksinya. Pada mulanya barang produksi
mereka berupa barang konsumsi seperti kain, sepeda
motor, mobil, radio, TV dsb. Mereka melihat bahwa
Indonesia merupakan pasar yang sangat potensiil dengan
penduduk yang demikian besar dan jaminan kekayaan alam
yang demikian besarnya. Setelah menyingkirkan
penghalang utama mereka, Bung Karno, yang bahkan Bung
Karno yang memusingkan mereka dengan nasionalisasi
Philips dan Caltex, barang mereka menyerbu ke
Indonesia. Soeharto sebagai konco mereka, terus saja
melahap barang itu dengan mulai berhutang, barang
membanjir di pasar, kain dan minyak tak perlu
mengantri seperti jaman Soekarno, Order Baru mengklaim
sukses ekonominya, padahal ini bukan sukses ekonomi,
tapi sukses berhutang dan menuju ekonomi kebangkrutan.
Ini terus bergulir dari th 1967 sampai sekitar th
1978. Para koruptor pejabat negara dan konglomerat
mulai mengantongi uang banyak dengan mengimport barang
dan menjualnya di dalam negeri secara monopoli,
menjual minyak, menjual tambang, dan menjual hasil
hutan, serta mengkorup proyek-proyek bantuan (Baca:
Hutang) luar negeri yang dimotori oleh CGGI (Sekarang
CGI). Para negara kapitalis senang bisa melempar hasil
produksinya lebih luas, Koruptor tambah kaya, dan
celakanya rakyat Indonesia terlena senang mulai
mengkonsumsi barang mewah dari hutang walaupun
akhirnya akan jatuh pailit. Tapi para negara kapitalis
kemudian mulai bingung, Indonesia tampaknya mulai
sulit bayar hutang. Pertamina yang kerjanya hanya
menjual harta negara berupa minyak, yang dengan ongkos
operasi sangat rendah dibanding penerimaan penjualan
(USD 30 per barrel), pun mulai bangkrut. Sementara itu
Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina sudah
menjadi sangat kaya, apalagi bossnya, Soeharto. Tak
ayal lagi, negara kapitalis melempar pil obat
kebangkrutan ini dengan menyuruh mafia barkeley
Aliwardhana dkk untuk mendevaluasi Rupiah pada tanggal
15 Nopember 1978, dan mengetrapkan pola ekonomi baru
di Indonesia. Phase ke dua pola evolusi koruptor Order
Baru selesai menuju ke phase ke tiga.
I.3.Phase ke tiga dari proses evolusi koruptor ini
dimulai dengan kebijakan menggenjot eksport,
meninggikan nilai tambah barang eksport, dan
memproduksi barang pengganti import. Sekilas ide ini
memang bagus, Mafia Barkeley dan negara kapitalis
debitor Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat
berpikir bahwa dengan ini Indonesia akan dapat
membayar hutang dan neraca anggarannya berimbang. Jika
phase ke-2 barang jadi mengalir ke dalam negeri,
sekarang mesin-mesin diimport dari para negara maju
kapitalis, pabrik-pabrik didirikan. Pabrik textile,
pabrik kayu lapis, pengilangan minyak, pabrik plastics
dll. Dari mana Indonesia membayar semua barang import
itu? Kembali para negara kapitalis memberi hutang,
agar di negaranya tidak terjadi pengangguran yang
membengkak. Perusahaan negara macam Pertamina langsung
pemerintah yang hutang. Perusahaan swasta berhutang
kepada bank negara, untuk mengimpor mesin dan
membangun pabrik. Di era th 1978 s/d 1990 ini, korupsi
makin marak saja. Para pejabat negara kaya luar biasa
dengan korupsi menjual ijin investasi dan dengan
kekuasaannya memerintahkan bank negara mengucurkan
kredit investasi. Jaman konglomerasi marak, para
konglomerat membengkakkan harga proyek dari nilai
sebenarnya, kelebihan itu dikorupnya dan untuk
membayar ongkos suap kepada birokrat. Jika nilai
proyek 100 juta USD misalnya, dibengkakkan jadi 150
juta USD. Dikorupsi 25 juta USD, menyuap pejabat
negara 25 USD, nasib proyek ya tidak perlu
dipusingkan, mau jalan boleh, mau rugi ya boleh,
perusahaan mau bangkrut terserah, yang penting pribadi
korupsi dulu (Baca buku "Aku Bermimpi Jadi
Konglomerat"- Oleh Kwik Kian Gie). Muncul orang-orang
kaya Indonesia di urutan orang terkaya di dunia versi
Forbes, Fortune dll. Nama-nama mereka adalah Liem Soe
Liong, Soeharto, Ibnu Sutowo dll. Di saat ini juga
terjadi kasus korupsi yang menggegerkan, kasus
koruptor kelas teri Tahir, Pejabat eselon satu
Pertamina. Istri tua dan muda koruptor ini berebut
warisan deposito di Bank Sumitomo Singapura. Baru
pejabat kecil, dan baru di satu bank, nilai sengketa
mencapai USD 4 juta. Dunia tercengan, tapi itu kecil
untuk Indonesia. Jadi coba bayangkan saja demikian
besarnya nilai jumlah harta haram korupsi Indonesia.
Sementara itu rakyat makin dikibuli dengan istilah
kemajuan pembangunan lima tahun, yang sebenarnya
adalah remah-remah ceceran roti hutang yang rotinya
dimakan dengan ganas oleh para koruptor. Sekilas,
rakyat tambah makmur, padahal sebenarnya adalah
penjeratan hutang negara yang membuat rakyat makin
bodoh dan tak berdaya. Dahulu rakyat menjahit bajunya
dengan pergi ke tukang jahit, sekarang harus beli merk
Levis atau Kenzo, para penjahit rakyat mati semua
dibunuh kapitalis pabrikan. Dahulu rakyat membuat
sepatu dengan pergi ke tukang sepatu, sekarang beli di
toko merk italy, tukang sepatu rakyat mati semua
dibantai harga sepatu pabrikan yang lebih murah, walau
pun mesin sepatunya juga import dan hutang. Pabrik
pupuk dibuat dengan membelinya dari negara kapitalis,
akhirnya petani lupa cara pakai pupuk kandang.
Demikianlah proses korupsi berjalan terus, dan ekonomi
tambah bobrok.
I.4.Berkali-kali Mafia Barkeley diberi pil obat dari
negara kapitalis kreditur, CGGI dan IMF, untuk
mendevaluasi rupiah, tapi keuangan pemerintah terus
tertekan membayar cicilan hutang dan bunga. Agar
ekonomi menuju kebangkrutan ini bisa tertunda, swasta
digerakkan dengan istilah mentereng swastanisasi.
Jaman Sumarlin sebagai menteri keuangan, bank swasta
lebih dipermudah izinnya. Para konglomerat yang telah
mulai sesak napas keuangannya, menubruk kesempatan
emas ini dengan ramai-ramai mendirikan bank, uang
rakyat disedot banyak lewat bank swasta dalam bentuk
deposito dsb. Hasil pemasukan uang ini untuk membiayai
investasi dan korupsi group-group mereka sendiri. Dari
negara kapitalis, juga mengalir kredit kepada
perusahaan-perusahaan swasta, memotong jalur tidak
lewat pemerintah untuk menghindari korupsi. Ini
percuma saja, karena pemerintah masih memegang
kekuasaan birokrasi, jadi apa yang digembar-gemborkan
sebagai swastanisasi tinggal bohongnya saja, korupsi
pejabat negara dan konglomerat terus berjalan. Masih
saja ekonomi gonjang-ganjing, walau para konglomerat
telah mengeduk uang rakyat lewat penipuan di pasar
modal dengan listing di Bursa Efek Jakarta.
Group-group besar mulai limbung. PT Mantrust, salah
satu konglomerat besar di Indonesia, ambruk berdebum
mencium bumi kebangkrutan. Bank Duta yang menipu
pembukuannya bagus, yang baru 6 bulan listing di BEJ,
ambruk bangkrut dengan suara menggelegar bagai petir
di siang terang benderang mengagetkan para ekonom
tolol. Sementara itu, keluarga Soeharto dan
pejabat-pejabat lain, melihat bahwa konglomerat lebih
cepat kaya dibanding penguasa yang korup. Karena itu,
mereka cepat-cepat merubah bentuk menjadi konglomerat.
Lahirlah koruptor-koruptor dengan kedok perusahaan
macam HumPuss (Tommy), Citra Lamtorogung (Tutut),
Bimantara (Bambang), Arseto (Sigit), Medco (Kinanjar
dan Panigoro) dsb. Negara makin ambruk saja karena
hutang terus menggembung sekitar 110 Milyard USD.
Semua orang yang diatas tidak sadar bahwa bahaya telah
di depan mata, mereka berpikir bahwa semua masih
wajar, Indonesia tidak mungkin bangkrut. Hanya Kwik
Kian Gie yang terdengar berkali-kali memperingatkan
keadaan bahaya ini. Tapi korupsi terus berjalan pada
phase ini, evolusi koruptor yang ke-4.
Maka malapetaka ekonomi pun tiba harinya, Rupiah
jatuh menyentuh Rp 17.000/ USD di th 1998. Soeharto
dipaksa mundur oleh para negara kapitalis, walaupun
seperti biasa, Soeharto mengancam dengan bumi hangus
aset debitur (Indonesia) sendiri. Ini memang sungguh
menggelikan, negara kapitalis memberi hutang ke
Indonesia, jika mau menurunkan Soeharto, maka "Bapak
Pembangunan" ini mengancam membakar aset yang notabene
adalah pinjaman kreditur kapitalis. Beberapa kali hal
ini terjadi, misal th 1980 Solo dan Semarang dibakar
orang tak dikenal (Tentu saja ulah oknum ABRI dan
Soeharto). Lalu Mei 1998, Jakarta, Solo, dan beberapa
kota besar dibakar massa (Tentu saja ulah oknum ABRI
dan Soeharto lagi). Tapi kali ini negara kreditur
sudah pusing dengan regim Soeharto yang sudah tidak
dapat diharapkan mendatangkan keuntungan karena
terlalu korup, maka dia ditumbangkan. Terlalu naif
jika mengira yang menurunkan Soeharto adalah
mahasiswa, ini hanya sandiwara saja bahwa agar tampak
yang menurunkan Soeharto adalah didudukinya gedung MPR
oleh mahasiswa, dan kembali mahasiswa dikibuli Amerika
seperti ketika mengira bahwa merekalah yang
menumbangkan Soekarno, yang benar adalah ABRI yang
didukung Amerika menumbangkan Soekarno. Dengan
lengsernya Soeharto, naiknya Habibie, dan
gonjang-ganjingnya ekonomi, justru melahirkan korupsi
sesaat yang jumlahnya luar biasa lewat Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia. Ibarat kapal mau tenggelam,
koruptor ramai-ramai mengambili apa saja barang
beharga yang ada di kapal itu, kemudian lari dengan
sekoci. Ini benar-benar proses evolusi koruptor phase
ke 4.
II.Perampokan Brutal Dengan Pajak.
-------------------------------
Hutang sudah membengkak sekitar USD 200 Milyard,
bagaimana penyelesaian pembayarannya? Dan bagaimana
membiayai mesin negara yang sudah bobrok ini? Lewat
IMF dan Bank Dunia, negara maju kapitalis sebenarnya
memberi solusi-solusi yang masuk akal dan baik.
Tangkap para koruptor untuk mengembalikan kekayaan
negara yang dijarahnya. Maka proses Soeharto, Bob
Hasan, Tommy, Bambang, Tutut, Marimutu Sinivasan, The
Nin King dsb dimulai. Kemudian kredit macet
konglomerat pada bank dialihkan ke BPPN. Dari hasil
pengembalian uang korupsi dan penjualan aset BBPN,
serta restrukturisasi hutang negara dan swasta, hutang
bisa dikurangi dan ekonomi bisa sembuh. Apa lacur,
seperti kita tahu, hukum tak mampu menyentuh para
koruptor, mereka menggoyang pemerintah yang akan
mengadili mereka lewat berbagai macam cara teror.
Kerusuhan maluku, kerusuhan Aceh, teror bom,
penggoyangan pemerintah lewat DPR/ MPR, dan tentu saja
bom suap ke aparat hukum macam Andi Galib dsb.
Sementara itu, lelang aset BPPN tidak lancar,
macet-macet, dan semuanya di bawah harga hutang macet.
Tentu saja begitu, karena waktu proyek nilainya
dibengkakkan dan dikorupsi. Hasilnya Apa? Negara
kurang uang dan devisit. Lalu bagaimana negara dapat
uang??? Kembali rakyat kecil yang ditindas!!! Setelah
gagal mendapat uang dari para koruptor dan barang
rongsokan mereka di BPPN, pemerintah memaksakan rakyat
yang membayar keuangannya lewat pajak. Pajak digenjot
luar biasa untuk menutup APBN. Sekarang bahkan terjadi
teror pemerintah kepada rakyatnya lewat pajak.
Bayangkan mereka akan mengejar dari rumah ke rumah
untuk memaksakan orang ber-NPWP(Nomer Pokok Wajib
Pajak) dan mendaftar kekayaannya lewat SPT, lalu
mengetrapkan perkosaan pembuktian terbalik untuk
membuktikan kekayaan itu sudah dipajaki, kalau tidak
bisa membuktikan didenda dan diancam dipenjara. Ini
sungguh pelanggaran HAM yang luar biasa!!! Masak KTP
dan KK juga harus ber-NPWP, aturan mana ini???
Setelah konglomerat dan birokrat korup membuat
ambruk negeri ini, siapa yang masih bekerja secara
riil??? Mereka adalah rakyat kelas menengah dan
kecil!!! Masyaallah, mereka sekarang kembali akan
dirampok oleh negara, lewat pajak, untuk menanggung
dosa para penjahat koruptor!!!
Benarkah negara lewat petugas pajak merampok?
Benar, karena mereka telah melanggar hukum dan membuat
hukum untuk sewenang-wenang mengambil harta rakyat.
Contoh pelanggaran hukum diantaranya, sebagian kecil,
adalah sbb:
1.Para harta koruptor tidak dilelang, bahkan harta
keluarga SOeharto pada mulanya tidak terdaftar di
BPPN. Sedang harta rakyat seperti TV, meja-kursi,
sepeda motor, tanah, rumah, mobil butut, dirampas dan
dilelang Dirjend Pajak untuk bayar katanya tunggakan
pajak.
2.Jaman susah begini, di mana harga-harga barang
kebutuhan terbang tinggi, Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) tetap saja Rp 2,80 juta. Dengan naiknya gaji,
malah habis untuk membayar pajak, karena PTKP tidak
naik.
3.Apa benar bahwa semua orang yang berpenghasilan
diatas Rp 2,80 juta per th harus ber-NPWP? Tentu saja
tidak, karena bisa saja penghasilan itu datang dari
hasil yang telah dipungut pajak final. Misal
penghasilan deposito, pembagian deviden saham,
penghasilan bunga oblikasi dsb. Mengapa harus
ber-NPWP, ini 'kan gila. Tujuannya adalah agar orang
itu ber-NPWp, sesudah itu bukankah di NPWP diharuskan
menulis kekayaannya, nah sesudah ada daftarnya cari
kesalahannya, sita hartanya dan dilelang untuk
melanjutkan proses evolusi koruptor phase ke 5.
Menjarah dan mengkorup harta rakyat, setelah harta
negara kreditur berhenti mengalir dalam bentuk hutang
itu. Petugas pajak juga sewenang-wenang mengtrapkan
hukum pembuktian terbalik, ini 'kan gila, hukum kita
tak mengenal pembuktian terbalik. Juga bagaimana jika
orang punya deposito misalnya Rp 1 milyard dari
penghasilan lewat 10 th yang lalu, tentu kedaluarsa
untuk diusut pajaknya bukan? Apalagi diminta
pembuktian terbalik untuk membuktikan bahwa hartanya
itu sudah membayar pajak, ini edan-edanan. Bilang saja
mau merampok deposito orang.
4.Gubernur DKI Sutiyoso, yang diberi hadiah oleh
Soeharto jabatan gubernur, setelah membantai PDIP pada
peristiwa berdarah Juli' 96, adalah typical koruptor
evolusi ke-lima. Semua yang minta KTP dan KK
diharuskan ber-NPWP untuk siap dijarah hartanya.
Gubernur yang mau lengser ini masih saja menggunakan
kekuasaannya untuk korupsi dana APBN yang didapat dari
penindasan kepada rakyat lewat pajak.
Dari uraian diatas, apa DirJend Pajak Hadi
Poernomo tidak sadar akan tingkah lakunya yang
terang-terangan menindas dan merampok rakyat? Bahkan
merencanakan menaikkan PPN menjadi 12,5%. Sementara
itu, monster Hadi Poernomo haus darah rakyat ini
membiarkan Tommy menunggak pajak Rp 2,3 trilyun, dan
merampas melelang TV rakyat yang dibeli dengan mandi
keringat dan memeras pikiran. Apa Anda tidak sadar
akan kebrutalan yang Anda lakukan???!!! Sebagai orang
terdidik, Anda seharusnya tahu sejarah evolusi
koruptor yang saya uraikan diatas. Penjahat mengebom
penjahat, rakyat yang untung. Jika bom Tommy yang lalu
luput mengebom gedung DirJend Pajak, semoga lain kali
tidak luput. GusDur? Megawati? Kita lihat saja apa
mereka mampu meredam monster-monster birokrat di
bawahnya. Jadi jika rakyat terus dikejar pajak untuk
membiaya negara yang korup, maka yang terjadi adalah
penindasan rakyat oleh koruptor lewat sarana pajak.
Salam,
Advokasi Rakyat.
----- End of forwarded message from Rakyat Advokasi -----
---
HOMEPAGE: Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---
